Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto prihatin dengan heboh tarik ulur perbedaan data stok beras antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan ID Food yang berujung keputusan Pemerintah hendak impor beras.
Hermanto menegaskan bahwa impor beras tersebut sangat menyakiti petani domestik.
“Tiba-tiba saja ada keputusan impor beras. Ini jelas, Pemerintah abai dengan pembelaan terhadap petani domestik,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.
Menurut Hermanto, keputusan impor mengindikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada petani.
“Padahal selama ini petani telah bersusah payah bercocok tanam secara serius mengikuti apa yang menjadi arahan Pemerintah untuk mencapai target produksi beras,” tambah Legislator dari FPKS DPR RI ini.
Silang sengketa perbedaaan data stok beras, lanjutnya, mestinya tidak serta merta mengambil jalan pintas untuk impor.
“Pemerintah mesti kreatif dan inovatif mengembangkan sektor hulu dan hilir bidang pertanian melalui teknologi modern dan sistem data pangan yang integratif, konsolidatif dan validatif sehingga hanya satu data saja yang dimiliki Pemerintah,” papar Hermanto.
Kebijakan impor beras itu, katanya, sangat bertentangan dengan seruan Presiden Jokowi.
“Presiden menghendaki kebutuhan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri,” ucap Hermanto.
Sebelumya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menginfokan Pemerintah sudah membeli beras impor sebanyak 200 ribu ton. Jumlah beras itu belum masuk ke Indonesia tetapi baru disiapkan, sewaktu-waktu bila diperlukan bisa langsung impor. Beras impor itu merupakan beras cadangan pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang Bulog.
Lebih jauh terkait ketersediaan beras khususnya dan pangan umumnya yang berasal dari produksi dalam negeri, Hermanto minta langkah proaktif Holding BUMN Pangan atau ID Food.
“ID Food mesti bersinergi dengan instansi terkait dan hadir langsung di pasar nasional. ID Food berperan membantu pemerintah dalam mengatur logistik dengan memastikan barang ada dan harganya terjangkau,” tuturnya.
Holding BUMN Pangan terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/ PPI, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam dan PT Rajawali Nusantara Indonesia/ RNI sebagai Induk Holding BUMN Pangan.
“Holding BUMN Pangan mestinya menyusun kebijakan strategis dan roadmap untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai amanat UU Pangan. Salahsatunya merealisasikan swasembada beras,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.
